JAKARTA – JARRAKPOSRIAU.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan BUMN bisa jadi baik dengan pemimpin yang berakhlak baik dan BUMN yang baik akan mendorong ekonomi lebih baik.
Hal itu disampaikan Erick saat bertemu 32 direktur utama dan komisaris utama perusahaan BUMN.
“Pak Erick juga sampaikan bahwa bila BUMN baik maka ekonomi Indonesia juga baik, Pak Erick sampaikan juga dibutuhkan akhlak baik para pemimpin BUMN ini,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menceritakan pertemuan itu di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Erick, kata Arya, juga menekankan kepada para petinggi BUMN untuk tidak main lobi dalam mempertahankan jabatan tetapi yang dinilai memiliki kinerja baik.
“Pak Erick mengatakan yang penting bagi beliau bottom line perusahaan, kalau bottom line maka akan baik juga. Disampaikan juga mereka nggak perlu lobi-lobi untuk mempertahankan jabatannya kalau bottom line bagus nggak usah khawatir,” jelas Arya.
Arya menambahkan, Erick akan mempertahankan petinggi perusahaan yang memiliki kinerja baik.
“Jadi nggak ada namanya lobi-lobi. Kalau bottom line perusahaan bagus dipertahankan,” tutupnya.
Erick Thohir sendiri telah melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian BUMN dengan telah memberhentikan sekretaris kementerian dan seluruh deputi.
Langkah yang ditempuh Erick adalah untuk merampingkan jabatan deputi dari semula 7 menjadi 3 saja.
Arya Sinulingga menjelaskan dengan perampingan ini maka nantinya Wakil Menteri BUMN mengatur bisnis perusahaan pelat merah. Sementara, deputi berperan dalam mengatur administrasi. Dia pun merinci tiga jabatan deputi BUMN.
“Fungsi administrasi ada tiga nih deputi SDM, deputi keuangan, dan deputi hukum ini yang membuat 7 jadi 3. Kemudian nanti sudah di-refresh nih akan ada orang baru-baru yang masuk yang akan menggantikan mereka semua,” katanya.
Arya bilang, tiga posisi itu akan diisi dalam dua pekan ke depan dan lebih jauh siapa saja yang akan mengisi posisi tersebut masih dirahasiakan.
Lanjutnya, kemungkinan deputi ini diisi oleh orang-orang lintas kementerian atau lembaga pemerintah lain.
“Dari kementerian lain bisa jadi, pokoknya dari lembaga negara yang ada,” ujarnya.
“(Dari BUMN?) Seperti sampai saat ini belum, tunggu aja,” tutupnya.
Jarrakposriau.com/Uta
