Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman SS. MH, Pimpin Rapat Pemerintah Larangan Ekspor Bahan Baku Migor
Jarrakposriau.com Rohil – Rabu (27/04/2022).Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman SS. MH
Pimpin Rapat Pemantauan dan Antisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak goreng (Migor).Selasa (26/04/2022).
Rapat yang digelar di lantai 4 Kantor Bupati tersebut dihadiri ketua DPRD Rohil Maston, Dandim 0321 Rohil Letkol Inf M Erfani SH M.Tr, Kapolres Rohil, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, Asisten 3 Rahmattul Zamri serta para Kepala OPD.
Dalam rapat tersebut, Wabup menyampaikan bahwa adanya indikasi perlawanan yang dilakukan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bahan baku minyak goreng.
Kita merencanakan akan mengundang para pihak PKS yang ada di Rohil guna menelusuri permasalahan kesenjangan harga TBS.
Sehingga, pihak PKS tidak berani membeli Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat dengan harga tinggi yang berdampak bervariasinya harga TBS di Rohil. Ungkap pak wakil Bupati H.SULAIMAN, SS, MH
Wakil Bupati Rokan Hilir menegaskan bahwa, akan memberikan jeratan hukum sesuai ketentuan dan per Undang – undangan kepada PKS yang tidak memenuhi ketentuan dalam penetapan harga TBS sesuai ketentuan yang telah di atur.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian dan perkebunan provinsi untuk membahas permasalahan harga TBS dan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Rohil,” paparnya.
Dandim 0321 Rohil Letkol Inf M Erfani dalam rapat tersebut mengajak seluruh unsur terkait untuk sesegera mungkin memberikan efek jera kepada pihak PKS di Rohil yang telah menentukan harga tidak sesuai dengan semestinya.
Dan meminta kepada seluruh PKS yang ada di Rohil untuk membuat penyetaraan harga TBS di seluruh Rohil sehingga permasalahan kesenjangan harga yang mencolok tidak terjadi lagi.
“Dengan penyetaraan harga TBS di tiap PKS di ambil dari harga tertinggi di PKS yang ada di Rohil sehingga dapat membantu permasalahan harga sawit yang di alami para petani sawit,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan, tindakan pengecekan dan pendataan harga sawit di pasar internasional membuktikan tidak adanya penurunan baik harga sawit (TBS) maupun CPO di pasar internasional.
Sehingga kata Maston, diharapkan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Forkopimda Rohil untuk cross cek akan persoalan tersebut hingga ditemukan dimana inti permasalahan sebenarnya.
Kita juga berharap tindakan tegas bila mana di dapatkan para pengusaha PKS yang bermain dalam pengaturan harga TBS dengan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Namun di Rohil didapatkan kejanggalan yaitu secara drastis penurunan harga TBS hampir mayoritas di semua PKS yang beroperasi,” terangnya.
Hal ini tambahnya, dapat diindikasikan adanya permainan antara pengusaha PKS dalam menentukan penurunan harga TBS yang tiba – tiba setelah keluarnya kebijakan Presiden tentang larangan ekspor bahan mentah minyak goreng.
Jurnalis : syafrizal
